Belum Ada Pelabuhan Rakyat di Kepulauan Meranti, Warga Pertanyakan Komitmen Pemda Dongkrak Ekonomi Pesisir
Wartawan 
Peristiwa24jam. Selatpanjang– Dikatakan salah seorang tokoh Masyarakat pada awak media 11 April 2026, Hingga kini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, belum juga merealisasikan pembangunan Pelabuhan Rakyat. Padahal, keberadaan pelabuhan skala kecil ini dinilai krusial untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar.
Ketiadaan Pelabuhan Rakyat menjadi tanda tanya besar bagi warga. Sebagai kabupaten kepulauan, Meranti sangat bergantung pada jalur laut. Namun fasilitas bongkar muat yang layak untuk kapal nelayan dan kapal rakyat justru belum tersedia merata.
1. Biaya Logistik Tinggi, Harga Komoditas Anjlok.
Sejumlah warga di Selatpanjang mengeluhkan mahalnya ongkos angkut hasil laut dan perkebunan. “Ikan dari sini ke Pekanbaru bisa naik 30% cuma gara-gara biaya angkut.
2. Potensi PAD dan Lapangan Kerja Terabaikan.
Padahal, jika dibangun, Pelabuhan Rakyat bisa jadi sumber Pendapatan Asli Daerah baru dari retribusi sandar, parkir, dan sewa lahan.
Aktivitas bongkar muat juga membuka lapangan kerja bagi pemuda lokal sebagai TKBM, pedagang, hingga jasa cold storage. “Anak muda banyak nganggur. Kalau ada pelabuhan, kan bisa kerja tak perlu merantau,” ujar tokoh masyarakat.
3. Kalah Cepat dengan Daerah Lain.
Warga membandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Bengkalis dan Kabupaten Siak , Inhil yang sudah lebih dulu membangun Pelabuhan Rakyat di titik-titik strategis. Hasilnya, perputaran barang lebih cepat dan UMKM lokal tumbuh. “Kita ini kepulauan, tapi justru fasilitas lautnya tertinggal. Ini gimana mau maju,” keluh Fatimah, pedagang kopra .
4. Pemda Diminta Transparan Soal Rencana.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi dari Pemda Meranti terkait roadmap pembangunan Pelabuhan Rakyat. Warga meminta Bupati dan DPRD terbuka: apakah sudah masuk RPJMD, sudah ada DED, atau terkendala anggaran. Jangan sampai hanya jadi wacana tiap Musrenbang.
“Kalau alasan APBD terbatas, bisa kejar DAK atau bantuan pusat. Yang penting ada kemauan politik dulu,” tegas salah satu tokoh pemuda Meranti.
Tanpa Pelabuhan Rakyat, warga menilai jargon “Meranti sebagai gerbang ekonomi pesisir” baru sebatas slogan. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji. Sebab bagi daerah kepulauan, pelabuhan dan sarana jalan adalah urat nadi ekonomi…zamri.
